Gamawan Fauzi, figur Antikorupsi yg Terseret ihwal E-KTP | Cerita Hidup Kita Cerita Hidup Kita Gamawan Fauzi, figur Antikorupsi yg Terseret ihwal E-KTP - Cerita Hidup Kita

Gamawan Fauzi, figur Antikorupsi yg Terseret ihwal E-KTP

Gamawan Fauzi, figur Antikorupsi yg Terseret ihwal E-KTP

Gamawan Fauzi Figur Antikorupsi terseret Kasus E-KTP

Jakarta - Gamawan Fauzi terseret dekat penyakit korupsi proyek card isyarat masyarakat elektronik (e-KTP). Namanya dinamakan dekat dakwaan di pemeluk masalah e-KTP Kamis tempo hari. pada dakwaan tercatat, mantan Menteri dekat negara itu dinamakan turut menikmati duit se besar US$ 4,5 juta dan rupiah 50 juta.

Tudingan itu darah memerangahkan tidak sedikit kalangan. lantaran, rekam tapak peraih Doktor Ilmu Pemerintahan itu ternama steril. kian, beliau mewarisi penghargaan yg prestisius.

Saat menjabat yang merupakan Menteri dekat negara di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dirinya dikenal dgn gagasan good, clean, and efficient governance.

Bahkan, beliau kembali sempat memperoleh penghargaan Bung Hatta Award atas keberhasilannya memerangi korupsi buat dikala jadi tumenggung Solok. Penghargaan itu disematkan untuk Gamawan Fauzi atas konsistensinya dekat membela tata dan antikorupsi.

Untuk itu, Gamawan dua kali terpilih jadi adipati Solok. seimbang aku katakan, tidak ada wahid sen semula aku ke luar duit terhadap mendapati jabatan ke-2 kali juga sebagai tumenggung Solok," kata Gamawan terhadap 2000 lalu.

Ia mengaku sejak pertama jadi petinggi, telah mewanti-wanti dan membina ke3 anaknya bagi pandangan hidup prasaja, memamah, dan menikmati apa yg jadi wenang dan halal.

Gamawan menjabat sbg tumenggung Solok tatkala 10 th, bermula 1995 sampai 2005. sesudah itu, dirinya berhasil ke luar juga sebagai jagoan pada pengangkatan Gubernur Sumatera Barat kepada 2005.

Namun, belum tamam periode baktinya, Gamawan cepat ditunjuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono guna isikan pos Menteri pada negara di Kabinet Indonesia bersuatu II.

Selain Bung Hatta Award, Gamawan Fauzi kembali sempat mendapati Bintang Mahaputra penting untuk 2009, Charta Politika Award buat type pengasuh kementerian/lembaga penguasaan non kementerian berkuasa di alat kepada 2010, tambah penghargaan bermula koalisi jalinan warga Indonesia untuk 2012.

Kata Gamawan permasalahan kesulitan e-KTP

Gamawan merupakan salah wahid bersumber supremasi gede yg terseret pada masalah e-KTP. tuntut umum Irene mengatakan, buat terminasi November 2009, Gamawan Fauzi yang merupakan Menteri dekat negara ketika itu menyampaikan kabar bagi Menteri finansial dan sirah Badan ancang-ancang Pembangunan Nasional (Bappenas) No.471.13/4210.A/SJ kepada meminda sumur pembiayaan proyek e-KTP, yg tambah memakai pinjeman Hibah Luar negara jadi biaya murni.

Perubahan mata air pembiayaan itu, lanjut ia, dibahas dekat musyawarah tugas dan musyawarah Dengar pernyataan sela Kementerian pada negara dan upah II DPR. selanjutnya bagi perdana Februari 2010, sesudah menyertakan perbincangan menelaah biaya Kementerian pada negara, Terdakwa Irman diminta jumlahnya duit oleh Burhanudin Napitupulu sebagai penaklukan gaji II DPR dikala itu.

Setelah jalankan serangkaian jumpa, hasilnya disepakati pertanyaan proyek e-KTP ini, rekahan Andi Agustinus alias Andi Narogong, entrepreneur rekanan yg alamiah menyuluh proyek bersama Kemendagri dan honorarium II DPR. sampai hasilnya unjuk angka rupiah 5,9 triliun‎ buat pembiayaan proyek e-KTP.

Gamawan tunggal mengaku telah mengaudit design biaya basic (RAD) kepada pengadaan e-KTP kepada dikala itu. pemeriksaan dilakukan Badan Pengawas finansial dan Pembangunan (BPKP).

"Selesai diaudit BPKP itu aku bawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi, aku presentasikan di Komisi Pemberantasan Korupsi tengah. usul Komisi Pemberantasan Korupsi diwaktu itu, cobalah didampingi LKPP," papar Gamawan di wisma Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Menurut beliau, sebelum RAD disusun, telah ada kupasan� dengan di biro duta pak jokowi. Hadir pada ulasan itu sebanyak stakeholder terkait.

"Pertama perbincangan itu di ruang Wapres, dibahas. Ada Menkeu, Bappenas, dan para menteri tersangkut. dulu aku membujuk, bila mampu jangan sampai Kemendagri yg membuat ini," tutur Gamawan.

Singkatnya, cutel RAD disusun dan diaudit BPKP, tender lelang proyek pengadaan E-KTP dilakukan. ikhtiar tender tambah didampingi BPKP dan LKPP dgn 15 kementerian lain. "Malah aku tak ikut. sesudah itu tuntas tender, administrator lapor ke saya, papar Gamawan.

Namun, diwaktu mengalami pemberitahuan bersumber administrator lelang, beliau ragu. dulu kumpulan siaran itu diboyong pun ke BPKP bagi diaudit.

Setelah diaudit di BPKP‎ tatkala dua bln dan sebelum traktat itu ditandatanganinya, Gamawan mengambil kembali kumpulan tertera ke abdi negara penegak undang-undang� seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung.

"Karena Pasal 83 dalam Perpres 54 itu disebutkan, kalau ada KKN, itu kontrak dapat dibatalkan," ujar Gamawan.

Setelah usai semua itu, dia tidak tahu jika proyek pengadaan itu bermasalah, bahkan sampai berujung korupsi dan merugikan negara. "Tiba-tiba, saya dapat kabar ada kerugian Rp 1,1 triliun. Bagaimana saya tahu kalau ada masalah, karena yang saya pegang kan hasil audit, hasil pemeriksaan," ujar Gamawan Fauzi.

Subscribe to receive free email updates:

LifeRiyanto.com